PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
Bagaimana sejarah konsep civil society dan masyarakat madani ?
konsep masyarakat madani adalah penerjemahan dan kontekstualisasi konsep civil society yang sebelumnya telah berkembang di barat. Civil Society merupakan suatu sistem kenegaraan dengan menggunakan istilah koinoniah politike, yakni sebuah komunitas politik tempat warga dapat terlibat langsung dalam berbagai percaturan ekonom-politik dan pengambian keputusan. Istilah ini juga dipergunakan untuk menggambarkan suatu masyarakat politik dan etis dimana warga negara di dalamnya berkedudukan sama di depan hukum. Konsep tersebut telah dicutaskan oleh Aristoteles. Lalu, di Indonesia, masyarakat madani sebagai terjemahan dari civil society diperkenalkan kali pertama oleh Anwar Ibrahim (ketika itu Menteri Keuangan dan Timbalan Perdana Menteri Malaysia) dalam ceramah Simposium Nasional dalam rangka Forum Ilmiah pada Festival Istiqlal, 26 September 1995 Jakarta. Istilah itu diterjemahkan dari bahasa Arab mujtama’ madani, yang diperkenalkan oleh Prof. Naquib Attas, seorang ahli sejarah dan peradaban Islam dari Malaysia, pendiri ISTAC. Kata “madani” berarti civil atau civilized (beradab). Madani berarti juga peradaban, sebagaimana kata Arab lainnya seperti hadlari, tsaqafi atau tamaddun. Konsep madani bagi orang Arab memang mengacu pada hal-hal yang ideal dalam kehidupan.Konsep masyarakat madani bersifat universal dan memerlukan adaptasi untuk diwujudkan di Negara Indonesia mengingat dasar konsep masyarakatmadani yang tidak memiliki latar belakang yang sama dengan keadaan sosial-budaya masyarakat Indonesia.
Sebutkan prinsip – prinsip masyarakat madani dan jelaskan ?
1.Free public sphere (ruang publik yang bebas), yaitu masyarakat memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan publik, mereka berhak melakukan kegiatan secara merdeka dalam menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul, serta mempublikasikan informasikan kepada publik.
2.Demokratisasi, yaitu proses untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi sehingga muwujudkan masyarakat yang demokratis. Untuk menumbuhkan demokratisasi dibutuhkan kesiapan anggota masyarakat berupa kesadaran pribadi, kesetaraan, dan kemandirian serta kemampuan untuk berperilaku demokratis kepada orang lain dan menerima perlakuan demokratis dari orang lain. Demokratisasi dapat terwujud melalui penegakkan pilar-pilar demokrasi yang meliputi :
(1) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
( 2) Pers yang bebas
(3) Supremasi hukum
(4) Perguruan Tinggi
(5) Partai politik
3.Toleransi, yaitu kesediaan individu untuk menerima pandangan-pandangan politik dan sikap, sosial yang berbeda dalam masyarakat, sikap saling menghargai dan menghormati pendapat serta aktivitas yang dilakukan oleh orang/kelompok lain.
3. Bagaimana peran yang dapat di lakukan oleh umat beragama islam dalam mewujudkan masyarakat madani ?
1. Menumbuhkan sikap saling pengertian antar umat beragama.
2. Melakukan studi-studi agama dengan tujuan menciptakan kerukunan umat beragama.
3. Melakukan usaha-usaha penumbuhan sikap-sikap demokratis, pluralis, dan toleran kepada umat beragama.
4. Mengerahkan energi bersama untuk mewujudkan cita-cita bersama membangun masyarakat madani.
4. sebutkan beberapa poin penting hak asasi manusia dalam islam beserta ayat al –Qur’an yang berkaitan dengannya!
Hak asasi dalam Islam berbeda dengan hak asasi menurut pengertian yang umum dikenal. Sebab seluruh hak merupakan kewajiban bagi negara maupun individu yang tidak boleh diabaikan. Rasulullah saw pernah bersabda: "Sesungguhnya darahmu, hartamu dan kehormatanmu haram atas kamu." (HR. Bukhari dan Muslim). Maka negara bukan saja menahan diri dari menyentuh hak-hak asasi ini, melainkan mempunyai kewajiban memberikan dan menjamin hak-hak ini.Sebagai contoh, negara berkewajiban menjamin perlindungan sosial bagi setiap individu tanpa ada perbedaan jenis kelamin, tidak juga perbedaan muslim dan non-muslim. Islam tidak hanya menjadikan itu kewajiban negara, melainkan negara diperintahkan untuk berperang demi melindungi hak-hak ini. Dari sinilah kaum muslimin di bawah Abu Bakar memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat.Negara juga menjamin tidak ada pelanggaran terhadap hak-hak ini dari pihak individu. Sebab pemerintah mempunyai tuga sosial yang apabila tidak dilaksanakan berarti tidak berhak untuk tetap memerintah. Allah berfirman:"Yaitu orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukannya di muka bumi, niscaya mereka menegakkan shalat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma’ruf dan mencegah perbuatan munkar. Dan kepada Allah-lah kembali semua urusan." (QS. 22: 4)
5. Bagaimana hubungan islam dan demokrasi?
banyak ahli dan kelompok-kelompok Islam berpendapat bahwa Islam dan demokrasi itu sejalan. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Rashid Ghanoushi yang memandang demokrasi sebagai cara yang tepat untuk memenuhi kewajiban tertentu dalam dunia saat ini. Adanya kelompok yang mendukung dan menolak inilah yang menjadi konflik internal dalam Islam. Perbedaan pendapat diantara keduanya berkaitan dengan masalah demokrasi biasanya berkaitan dengan status wanita dan HAM. Ada beberapa konsep dasar yang menjelaskan bagaimana hubungan antara Islam dan demokrasi:
1. Musyawarah. Dalam Al-Qur’an, orang yang berbudi digambarkan sebagai orang-orang yang, antara lain, mengatur urusan mereka melalui musyawarah (Asy-Syura: 38). Hal ini dikembangkan melalui tradisi Nabi melalui dakwah dan tindakan para pemimpin awal masyarakat Muslim, yang berarti bahwa kewajiban bagi umat Islam apabila dalam mengelola urusan politik mereka haruslah melakukan musyawarah.
2. Khalifah. Dalam Al-Qur’an, istilah khalifah mengacu pada tanggung jawab yang besar dari manusia sebagai pengurus ciptaan Tuhan.
Dalam hal ini berarti setiap masyarakat Muslim memperoleh hak-hak dan kekuasaan dan perolehan tersebut haruslah dimiliki oleh semua individu dengan sama rata. Namun prakteknya saat ini, masih banyak Muslim minoritas yang hak-haknya terbatas untuk terlibat dalam politik. Dan mereka yang mendukung demokrasi merupakan Islam moderat(yang banyak berhubungan dengan barat) yang melihat demokrasi sebagai tujuan utama serta cara yang efektif didalam partisipasi politik. Dan atas kepentingannya tanggung jawab kepada negara, kelompok moderat yang banyak terdapat di negara-negara mayoritas Muslim ini enggan untuk menerapkan syariat Islam dan bahkan banyak yang melakukan penolakan. Padahal mereka mengatasnamakan Islam sebagai keyakinan mereka.
Terimakasih.
TUGAS 1
Nama : Rusyanti
Nim :041149695
Jurusan : Teknologi Pendidikan
Upbjj : Bogor
Komentar
Posting Komentar